Notification

×

Iklan

Iklan


Lahan TPS ilegal Resmi di Tutup Dinas Lingkungan Hidup

Rabu, 31 Januari 2024 | Januari 31, 2024 WIB | 0 Views Last Updated 2024-01-31T18:49:17Z

Bekasi -  radarlingkunganhidup.com

Permasalahan Tempat Pembuangan Sampah ilegal di wilayah Kelurahan Wanasari tempatnya di Jalan Kaca Piring RT.02 /  RW.025 Kecamatan Cibitung membuat Masyarakat terganggu dengan adanya Pembakaran Sampah di tengah - tengah Lingkungan Masyarakat yang mengakibatkan pencernaan polusi udara dan dapat mengganggu pernapasan yang menjadi sorotan Ketua Umum LMPPSDMI, namun Ketua RT.02/ RW.025 sebagai pengayom dan amanah Masyarakat, seharusnya melarang warga membakar Sampah dilingkungan yang dijadikan lahan Penampungan TPS ilegal, sehingga Leo Butar- Butar selaku Ketua Umum Lembaga LMPPSDMI di wilayah Lingkungan tersebut melakukan teguran melalui Media agar Lurah Wanasari dapat segera memanggil Ketua RT.02/RW.025 yang berada di Jalan Kaca Piring, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, namun Lurah Wanasari diduga tidak menghiraukan pemberitaan dan tidak memanggil Ketua RT dan juga mengabil tindakan, maka dengan hitungan Hari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi langsung datang kelokasi dan membongkar untuk melakukan penyegelan lokasi lahan yang dijadikan lahan TPS ilegal," kata Leo Butar - Butar.

Andreas Tambunan Sekjen LMPPSDMI mengapresiasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi melakukan penyegelan Lahan TPS tersebut, karena Lurah Wanasari saja tidak ada tindakan sama sekali untuk menyelusuri dan memanggil Ketua RT, maka dapat kami menduga Lurah Wanasari diam seribu bahasa, karena tidak merespon pemberitaan di Media untuk memanggil Ketua RT.02 yang memerintahkan warganya untuk membuang Sampah dan membakar di TPS ilegal yang di jadikan lahan Bisnis yang menggiurkan oleh si pemilik lahan dengan sewa kisaran 4 Juta/Tahun, bahwa lahan TPS tersebut di jadikan TPS ilegal, karana banyak oknum - oknum yang mendapatkan Upeti dari hasil TPS ilegal tersebut di antaranya yaitu, Upeti buat Oknum Dinas Kebersihan Rp.500.000/ Bulan dan Upeti Ketua RT dan Keamanan setempat Rp.250.000/Bulan serta sewa pemilik lahan Rp, 4 Juta/Tahun," jelas Odon sebagai Pengelola/Pengontrak lahan kepada Lembaga LMPPSDMI," ungkap Andreas, (31/01/2024).


Dengan di segel nya TPS ilegal sebagai Bisnis yang menggiurkan oleh Dinas Lingkungan Hidup akhirnya TPS ilegal sudah menjadi tempat yang aman dari polusi berkat laporan Lembaga LMPPSDMI ke pada Dinas Lingkungan Hidup, dan Kami dari Lembaga LMPPSDMI berterima kasih dan mengapresiasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dengan melakukan penyegelan lahan TPS ilegal tersebut.


( Red )


×
Berita Terbaru Update